keppres tentang pengadaan barang dan jasa terbaru. (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi. keppres tentang pengadaan barang dan jasa terbaru

Kementerian. STATUS PERATURAN. Mencabut : PERPRES No. Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Apri Listiyanto) 115 Pengembangan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan bagian penting dalam agenda proses transformasi mewujudkan keadilan guna membangun tatanan pemerintahan yang makin bersih dan berwibawa (good governance and clean government). Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan; b. 2r. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Perundang-undangan. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa. Badan / Pengarang. 52. 03/2022 tentang Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain Atas Transaksi Pengadaan Barang. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 3. meningkatkan Pengadaan berkelanjutan. Tahun. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 16/2018 Tahun 2018 tentang. Peraturan Presiden No. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. com, JAKARTA — Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP menyampaikan adanya empat perubahan arah kebijakan pengadaan barang/jasa oleh pemerintah. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian. Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, maka kedua ketentuan di atas tentu bukanlah pedoman utama bagi pengadaan barang dan jasa swasta ( private procurement ). Tender pekerjaan terintegrasi. WA: 0812 85 000 570. T. Tanggal Tempat Kota; Belum ada jadwal terbaru: PENDAHULUAN . status, hubungan antar peraturan, dan statistik peraturan. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Latar Belakang Pengadaan. Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau melakukan kegiatan bersama dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara Feb 23, 2023 · Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melaporkan pelaksanaan percepatan transformasi digital di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada Presiden 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang. Posted on March 06, 2021 18:09. Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Bentuk: Peraturan Presiden: Nomor: 12: Tahun: 2021: Tajuk Entri Utama: Indonesia: Unit Eselon I Pemrakarsa: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal Penetapan: 02 Februari 2021 :Dulunya, Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah menggunakan Keppres No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian,. 1984 2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Internasional. * Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh. Eksekutif menerbitkan pedoman mengenai hal tersebut yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 5. com, Jakarta - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( LKPP) menerbitkan 10 Peraturan LKPP (PerLKPP) baru sebagai pedoman teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang. Tentang: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Kategori: Peraturan Presiden: Nomor: 16: Tahun: 2018: Tanggal Diundangkan: Kamis, 22 Maret 2018: Diunduh Sebanyak: 833. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk kemudahan berusaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan penyesuaian ketentuan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Catatan : Perubahan Keempat Perpres No. Tipe Dokumen Judul Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah T. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat Remdesivir. 22. Multimedia. TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa. 1. me/paralegalid, Twitter. c. Bentuk. 4 Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Keppres Nomor 80/2003, pasal 3 tentang prinsip dasar (Dalam Maman Adde, 2010 : 241) menyebutkan prinsip pengadaan barang dan jasa itu sebagai berikut : 1. Mar 16, 2018 · Pengadaan Barang/jasa Pemerintah - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. 14 tahun 2012 dan Peraturan Kepala LKPP No. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491); jdih. 032 kali: File: Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023_2226_1. 16 Tahun 2018) sebagai pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ) di Indonesia, tertanggal 16 Maret 2018. Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 2. Dalam Perpres No 16 tahun 2018 ini terdapat 227 perubahan atas Perpres sebelumnya. terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; c. Nomor. Perpres No. proyek. Catalog Product. May 30, 2020 · 4. pembinaan dan penyelenggaraan. Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor : PER-362/K/D4/2012 tanggal 9 April 2012 telah menerbitkan sebuah PEDOMAN PROBITY AUDIT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI. Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2022/No. Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu. bahwa agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga. Jenis Peraturan. Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Dunia. b. 172 Thn 2014"; Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip : a. Volume barang/jasa. Situs Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 53. 35 Thn 2011, Kedua oleh Perpres No. Peraturan Lembaga Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola: Unduh. Jadi, recek lagi dengan PERPRES 54 Tahun2010. Selain itu kebijakan umum pengadaan barang/jasa pemerintah jugaTahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; b. 4. Dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 disebutkan bahwa Kebijakan umum pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi:1 1. Dec 9, 2019 · Pendahuluan. Beberapa produk hukum yang terkait dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa antara lain Keppres No. PENGADAAN. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 6. ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah. 361 kali: Status: Diubah oleh : Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang. nasional 22 Agustus 2023 11:55 WIB. 80 Tahun 2003, melainkan BUMN dapat membuat peraturan pedoman sendiri dengan mencagu pada ketentuan Pasal 99 PP No. CO. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun. Tahun 2023 Peraturan Lembaga. cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal. Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 tentangkeuangan negara :dilengkapi pedoman pengadaan barang/jasa instansi pemerintah; Inpres No. Pejabat Pembuat Komitmen atau yang biasa disingkat PPK dalam dunia pengadaan barang dan jasa adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk pengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah (Pasal 1 angka 10. Ulasan Lengkap. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 PDF. Beranda. Jumlah ini ekuivalen 20 persen anggaran pengadaan barang dan jasa per tahun. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jasa Konsultansi; dan d. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 185 UU Cipta Kerja yang mengamanatkan penetapan peraturan pelaksanaan paling lama tiga bulan sejak UU Cipta Kerja mulai diberlakukan pada 2 November 2020. Pasal 34 Keppres 80/2003 selanjutnya mengatur bahwa perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa. Tepat pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2018, LKPP akhirnya meluncurkan 13 (Tiga Belas) Peraturan Lembaga yang merupakan Peraturan Turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam perkembangan terakhir kemudian dikeluarkan Peraturan Presiden No. Peraturan Presiden RI No. : +62 21 23951100. Indonesia, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Semakin kecil upaya yang dikerjakan, sebuah proses. Perpres ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan pertumbuhan. lampiran : keputusan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah tentang penetapan daftar informasi publik di lingkungan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah tahun 2022. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas: PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, Penyelenggara Swakelola, dan Penyedia. 19. Dengan telah ditetapkannya Perpres No. Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan di Lingkungan K/L/SKPD/Institusi Lainnya. Glosarium. Peraturan presiden (perpres) ini menetapkan standar harga satuan regional yang meliputi satuan biaya : honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan. Kemudian. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. 16 Tahun 2018 sebagai peraturan baru yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 38. 80 TAHUN 2003 TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH. 79 Tahun 2006. Perpres No. Meski demikian, benar seperti yang Anda sampaikan bahwa penerapan Pasal 22 Undang. Langkah pertama dan paling mudah untuk memahami tata kelola adalah dengan mengerti isi Perpres No. 70 Tahun 2005 (Perubahan Ketiga), Perpres No. langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa. revisi Perpres tentang Pengadaan Barang dan Jasa ini juga akan memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan. 31/1999 jo UU No. Gaya Hidup. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu ditetapkan Tata Cara Aug 6, 2010 · TEMPO Interaktif, Jakarta - Peneliti Indonesia Corruption Watch Adnan Topan mengatakan, revisi Keputusan Presiden No. 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Internasional. PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN. Definisi Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan pengadaan dalam hal untuk mendapatkan barang dan jasa. Efisiensi, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana, daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang dengan menciptakan kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh penyedia barang dan jasa secara kompetitif melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. 50. Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip : a. ID - JAKARTA. Efisiensi, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana, daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yangPembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Mengingat : 1. 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah KEPPRES No. 29 th. Pasal 10. Bisnis. Aturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah kini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta peraturan terkait lainnya. Feb 2, 2021 · Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah - Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Mar 5, 2021 · Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan matriks perubahan dapat diunduh pada tabel berikut ini. perlkpp nomor 4 tahun 2020 tentang pelatihan pengadaan barang jasa . ID - JAKARTA. Nomor. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas dan umumnya. 16 Tahun 2018 dengan Perpres No. Perpres ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pengaturan dan pelaksanaan. JAKARTA, KOMPAS. 4. Amanat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik tersebut telah tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Perpres No. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun melalui Penyedia. Beberapa perubahan yang diatur dalam Perpres ini antara lain dalam Pasal 65 yang mengatur mengenai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang wajib mengalokasikan anggaran minimal 40% untuk usaha kecil dan koperasi dari total. Pengadaan Barang di Masa Pandemi. 000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi. Jenis. Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro,. 3. Tahun : 2021. Penyusunan Peraturan Pemimpin BLU tentang Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan uraian di atas, penyusunan peraturan pemimpin BLU tentang pengadaan barang/jasa, dilakukan sebagai berikut: 1. id. Sep 15, 2022 · Pengadaan barang/jasa ini juga memegang tujuh prinsip yang dijadikan sebagai dasar, yakni: Prinsip pertama ialah efisien. '. Adapun metode pemilihan penyedia terdiri dari 5 metode, yaitu e - purchasing , pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan. E. 000. T. (2) Tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. 6. Seleb. Pelaksanaan e-Purchasing sebagaimana dimaksud diatas tidak termasuk tindakan pemecahan paket pengadaan. Agar hakikat atau esensi pengadaan barang dan jasa tersebut Tipe Dokumen. Beranda. 32. Lembaga - Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah . Jadwal Pemberian Penjelasan Lanjutan Konsolidasi Pengadaan Logistik Segel dalam rangka Pemilu 2024 untuk Katalog Elektronik TA 2023. Perpres. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (“Keppres 80/2003”) serta perubahannya. Buku ini cocok untuk dijadikan referensi bagi. Pengadaan Barang/jasa Pemerintah - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Ditjen PP ;. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2OL8 Nomor 33) diubah sebagai berikut: 1. 3. T. Tahun : 2021. Karir. perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa dan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak lengkap, karena terbukti masih terus dilakukan perubahan-perubahan yaitu dari Peppres RI Nomor 16 Tahun 2018, kebijakan mengenai Pengadaan Barang Jasa Pengadaan barang dan jasa pemerintah telah3. Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan.